Selamat Tinggal DP3, Selamat Datang SKP

ADMIN | Senin , 16-Des-2013

YOGYA (biotifor.or.id) - Selama ini penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau yang lebih dikenal dengan DP3 yang diatur dalam PP No 10 Tahun 1979. Namun kenyataannya pelaksanaan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3-PNS dirasa telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. Setelah melalui proses kajian yang panjang, akhirnya DP3 diganti dengan pendekatan metode Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Sebagai persiapan penerapan SKP dil ingkungan Kementerian Kehutanan, beberapa waktu lalu dilaksanakan Sosialisasi SKP pada Rabu (4/12/2013). Acara berlangsung di ruang seminar Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPBPTH). Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Kepala Sub Bagian Tata Naskah Pegawai (Ir. Imam Wuryanto, M.Hum), Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan. Hadir pada kesempatan ini perwakilan dari beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhut lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penjelasannya Ir. Imam Wuryanto, M.Hum mengatakan bahwa melalui metode ini, penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu SKP dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 %.

Lebih lanjut Imam menyampaikan, "Penilaian SKP meliputi aspek-aspek: kuantitas, kualitas, waktu, dan/atau biaya. Sementara Penilaian perlaku kerja meliputi unsur: Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja".

Selain melakukan Kegiatan Tugas Jabatan yang sudah menjadi tugas dan fungsi, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait dengan jabatan, maka dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan/pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.

Hal terakhir yang disampaikan sebagai penutup adalah Penerapan Penilaian Prestasi Kerja PNS akan diterapkan/diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari 2014. Sebelum diberlakukan maka pada saat ini setiap instansi sudah mulai melakukan simulasi dan mewajibkan PNS di lingkungannya mengisi SKP.(mna)