ASN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN

ADMIN | Selasa , 11-April-2017

YOGYA. biotifor.or.id –Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melaporkan harta kekayaannya, dimana yang bertanggung jawab pengelolaanya adalah APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di masing-masing Lembaga atau Kementerian, sedangkan muatan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ini adalah data pribadi dan keluarga, harta kekayaan seluruh keluarga dimiliki, penghasilan, pengeluaran, dan surat pernyataan” Ungkap Priyo Kusumedi.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya mewakili Kepala BBPPBPTH dalam acara Sosialisasi, Monitoring, Asistensi dan Verifikasi Perkembangan LHKASN lingkup UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan di Ruang Seminar Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Yogyakarta pada Selasa (5/4).

Waktu penyampaian LHKASN yaitu 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 bulan setelah diangkat dalam jabatan dan 1 bulan setelah berhenti dari jabatan dan disampaikan kepada pimpinan organisasi melalui APIP,jelas Priyo lagi,

Selaras dengan hal tersebut, Siti Dewi Muningar selaku ketua tim pelaksana Monitoring, Asistensi,dan Verifikasi LHKASN dari Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa LHKASN adalah laporan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh para ASN, dimana kita wajib melaporkan LHKASN ini kepada Inspektorat Jendral (Irjen).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/MenLHK-II/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Irjen itu adalah yang bertanggung jawab terhadap seluruh LHKASN,” jelas Siti

Dewi menjelaskan bahwa dengan mengisi LHKASN maka dapat meningkatkan predikat kinerja Pegawai ditingkat Menpan RB sehingga tunjangan kinerja dapat meningkat dan lebih baik lagi.

Mengenai penyampaian LHKASN dapat diakses melalui sistem informasi yang dapat diakes melalui https://siharka.menpan.go.id. Setiap pegawai akan mendapatkan username dan password untuk login di portal LHKASN tersebut,”ungkap Dewi

Sementara itu, Agus Triono salah satu tim dari Irjen, memaparkan tujuan dari penyampaian LHKASN adalah 1) Penguatan Integritas Aparatur 2) Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 3) Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang, 4) Bentuk Transparansi Aparatur Sipil Negara, 5) Bagian Dari Upaya Reformasi Birokrasi (sebagai salah satu indikator penentu predikat kinerja Pegawai)

Berdasarkan P.19/MenLHK-II/2015 Pasal 23 Ayat 1 Wajib Lapor LHKASN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKASN dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tambah Agus.

Setelah acara paparan dari para nara sumber, kegiatan dilanjutkan dengan praktek pengisian LHKASN dan penyampaikan laporan serta pencetakan laporan dari aplikasi siharka.

Keiatan ini diikuti oleh seluruh ASN lingkup B2P2BPTH dan perwakilan dari UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta yaitu dari Taman Nasional Gunung Merapi dan P3E Jawa.***EDW

Editor: Priyo Kusumedi

Materi sosialisasi dapat didownload disini

 

  Foto: EdyWibowo/BBPPBPTH