URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

ADMIN | Senin , 29-Mei-2017

YOGYA (biotifor.or.id) - Paradigma pengelolaan hutan Indonesia memerlukan perubahan yang sangat mendasar. Fakta-fakta deforestasi dan degradasi hutan selama beberapa dekade terakhir menunjukkan kegagalan cita-cita pengelolaan hutan lestari dan pengawetan biodiversitas.

Informasi tersebut disampaikan oleh Prof (Ris) Dr. Ir. Budi Leksono, MP. dari hasil mengikuti Seminar Nasional “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan” di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, beberapa waktu yang lalu.

Hasil penelitian membuktikan bahwa kesalahan pengelolaan hutan tidak hanya berakhir pada hilangnya tutupan hutan belaka, akan tetapi telah menggubah kondisi atmosfir dan iklim global serta proses biogeokimia yang pada akhirnya sangat mempengaruhi tingginya intensitas bencana hidrometereologi, resiliensi ekosistem hutan dan produktivitasd primer bumi.

Keadaan ini apabila dibiarkan terus menerus akan membahayakan semua makhluk hidup termasuk manusia. Tidak komprehensifnya cara pandang terhadap nilai dan fungsi hutan tercermin dalam pengelolaan ekosistem melalui kebijakan tata ruang mengikuti prinsip “land sparring” (pemisahan secara spasial fungsi produksi, lindung dan konservasi) dan bukan “land sharring”.

Hakikat hutan adalah ekosistem, dengan keseluruhan fungsinya.Memang sebagian produk final hutan seperti: kayu, serat, bahan ppangan, dll.dapat disubstitusi dengan produk lain, bahkan dengan kemajuan teknologi peran produk-produk tersebut makin berkurang. Akan tetapi peran ekosistem hutan (supporting, regulating, cultural dan provisioning services) tidak akan digantikan meskipun teknologi berkembang pesat dan tidak tergantikan oleh bentuk ekosistem yang lain.

Selain itu, karena kesesatan berfikir yang sangat mendasar terhadap hakikat hutan, pemaksaan pembangian hutan yang tidak sesuai dengan kodratnya adalah kelemahan pemerintah yang terlalu mengadopsi kepentingan komersial (pemodal besar) dengan mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Pola tata ruang (land sparring/segregation concept) in telah menjadi spirit UU 41/1999 tentang Kehutanan, sehingga momentum revisi UU ini harus digunakan UGM untukkembali kepada konstitusi.

Seminar Nasional diadakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakarta dengan mengundang para pihak (34 instansi dan lembaga sosial masyarakat/LSM), Legislatif (Tim Penyusun RUU Kehutanan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI) dan Akademisi (10 Fakultas di UGM, INSTIPER dan INTAN, Pakar dan Perwakilan Mahasiswa S-1, S-2, S-3 Fakultas Kehutanan UGM). Dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH) Yogyakarta diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Budi Leksono, M.P.

Acara diawali dengan Sambutan Penyelenggara 1, Dekan Fakultas Kehutanan UGM (Dr. Budiadi, S.Hut.,M.Agr.Sc.) yang menyampaikan Pemisahan fungsi hutan di dalam UU 41/1999 yang menyebabkan berbagaii masalah tata kelola yang kurang sesuai dengan filosofi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.

Pemisahan fungsi hutan tersebut telah mennyebabkan hutan terkotak-kotak dan turunan dari UU tersebut adalah adanya perbedaan pengelompokan kelas hutan yang implikasinya juga terhadap masalah keorganisasian, tingkat pusat hingga daerah, UPT dan Pemda serta tupang tindih tupoksi. Hal ini juga mempengaruhi concern perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum pendidikan di fakultas.

Acara dilanjutkan dengan sambutan Penyelenggara 2, Kepala Badan Keahlian DPR RI (K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.) dan Keynote Speech serta Pembukaan oleh Ketua Komisi IV DPR RI (Edy Prabowo, M.M., M.BA. yang menekankan bahwa hutan harus bermanfaat bagi masyarakat kita sendiri yang hingga saat ini belum dirasakan oleh masyarakat.

Komisi IV sangat terbuka untuk perbaikan atau perubahan UU 41/1999 yang akan menjadi target pada tahun 2018. Masih perlu waktu Tim Perumus untuk malkukan perubahan UU tersebut sehingga perlu dicermati dengan seksama.

Presentasi dipaparkan oleh 5 presenter yang berasal dari Tim Pakar UGM dan dari DPR RI. Naskah Akademik dan Draft RUU Kehutanan versi Badan Keahlian DPR RI disampaikan oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI dan Kepala Badan Perancangan UU DPR RI (Dr. Inosentius Samsul).

Pokok-Pokok Pikiran UGM untuk Revisi UU 41/1999 disampaikan oleh Tim Pakar dari UGM meliputi: Dr. Satyawan Pudyatmoko (Fakultas Kehutanan), Prof. Dr. Maria A. Smardjono (Fakultas Hukum) dan Prof. Dr. Sofyan P Warsito (Fakultas Kehutanan). Diskusi dengan peserta seminar dipimpin oleh Dr. Priyono Suryanto, S.Hut., M.P. (Fakultas Kehutanan UGM) sebagai moderator.

Seminar Nasional ditutup oleh Dekan Fakuktas Kehutanan UGM dan diakhiri dengan penyerahan Cindera mata dari Kepala Badan Keahlian DPR RI kepada pembicara kunci pada Seminar kali ini. (bl)