Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Fungsi utama Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat mengenai perilaku hakim.
Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berkedudukan di Jakarta dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi.
fungsi komisi yudisial
Komisi Yudisial mempunyai peran penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berikut adalah 10 aspek penting terkait fungsi Komisi Yudisial:
- Menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat
- Melakukan penyaringan calon hakim agung
- Mengusulkan pengangkatan hakim agung
- Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim
- Menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik
- Memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim
- Melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat
- Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka menegakkan kehormatan dan martabat hakim
- Menyusun dan menetapkan kode etik hakim
- Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan
Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Komisi Yudisial diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat
Fungsi Komisi Yudisial dalam menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengaduan masyarakat dapat menjadi sumber informasi penting bagi Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.
-
Jenis pengaduan yang dapat diajukan
Masyarakat dapat mengajukan pengaduan terkait dengan perilaku hakim yang melanggar kode etik, seperti menerima suap, melakukan pemerasan, atau bersikap tidak adil dalam memutus perkara.
-
Tata cara mengajukan pengaduan
Pengaduan dapat diajukan secara tertulis, lisan, maupun elektronik. Pengaduan harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
-
Proses pemeriksaan pengaduan
Komisi Yudisial akan memeriksa pengaduan yang diajukan masyarakat. Jika pengaduan terbukti benar, Komisi Yudisial dapat memberikan sanksi kepada hakim yang bersangkutan.
-
Perlindungan bagi pelapor
Komisi Yudisial memberikan perlindungan bagi pelapor yang mengajukan pengaduan. Pelapor tidak boleh diintimidasi atau diancam karena telah mengajukan pengaduan.
Dengan menjalankan fungsi menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat, Komisi Yudisial diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Melakukan penyaringan calon hakim agung
Fungsi Komisi Yudisial dalam melakukan penyaringan calon hakim agung merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Penyaringan calon hakim agung dilakukan untuk memastikan bahwa calon hakim agung memiliki integritas, profesionalisme, dan kompetensi yang baik.
-
Aspek integritas
Komisi Yudisial akan memeriksa rekam jejak calon hakim agung untuk memastikan bahwa calon hakim agung tidak pernah melakukan pelanggaran etik atau pidana.
-
Aspek profesionalisme
Komisi Yudisial akan menilai pengalaman dan kemampuan calon hakim agung dalam bidang hukum dan peradilan.
-
Aspek kompetensi
Komisi Yudisial akan melakukan tes tertulis dan wawancara untuk menilai pengetahuan dan keterampilan calon hakim agung.
-
Aspek kesehatan
Komisi Yudisial akan memeriksa kesehatan fisik dan mental calon hakim agung untuk memastikan bahwa calon hakim agung mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Dengan menjalankan fungsi penyaringan calon hakim agung, Komisi Yudisial diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Mengusulkan pengangkatan hakim agung
Fungsi Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengangkatan hakim agung yang tepat akan sangat berpengaruh pada kualitas lembaga peradilan secara keseluruhan.
Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Presiden. Sebelum mengusulkan, Komisi Yudisial akan melakukan penyaringan terhadap calon hakim agung untuk memastikan bahwa calon hakim agung memiliki integritas, profesionalisme, dan kompetensi yang baik.
Proses penyaringan calon hakim agung dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain: pemeriksaan rekam jejak, penilaian pengalaman dan kemampuan, tes tertulis, dan wawancara. Komisi Yudisial juga akan memeriksa kesehatan fisik dan mental calon hakim agung untuk memastikan bahwa calon hakim agung mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Dengan menjalankan fungsi mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim
Fungsi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan untuk memastikan bahwa hakim berperilaku sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim melalui beberapa cara, antara lain:
- Menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat
- Melakukan pemantauan dan inspeksi terhadap pengadilan
- Melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik
- Memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung tentang pengenaan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik
Pengawasan terhadap perilaku hakim sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga peradilan. Hakim yang berperilaku tidak etis dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim dengan baik dan efektif.
Menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik
Fungsi Komisi Yudisial dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Yudisial dapat berupa:
-
Teguran
Teguran diberikan kepada hakim yang melakukan pelanggaran ringan terhadap kode etik.
-
Peringatan
Peringatan diberikan kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik yang lebih berat.
-
Pemberhentian sementara
Pemberhentian sementara diberikan kepada hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang berat.
-
Pemberhentian tetap
Pemberhentian tetap diberikan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang berat.
Penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga peradilan. Hakim yang melanggar kode etik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus menjalankan fungsi penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik dengan baik dan efektif.
Memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim
Fungsi Komisi Yudisial dalam memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial sangat berpengaruh pada kualitas lembaga peradilan secara keseluruhan.
-
Komponen Rekomendasi
Rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim meliputi:
- Rekomendasi pengangkatan hakim agung
- Rekomendasi pemberhentian sementara hakim agung
- Rekomendasi pemberhentian tetap hakim agung
-
Proses Pemberian Rekomendasi
Proses pemberian rekomendasi oleh Komisi Yudisial dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain:
- Pemeriksaan rekam jejak calon hakim
- Penilaian pengalaman dan kemampuan calon hakim
- Tes tertulis dan wawancara
- Pemeriksaan kesehatan fisik dan mental calon hakim
-
Implikasi Pemberian Rekomendasi
Rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial sangat berpengaruh pada kualitas lembaga peradilan. Rekomendasi yang tepat akan menghasilkan hakim-hakim yang berintegritas, profesional, dan kompeten. Sebaliknya, rekomendasi yang salah dapat berdampak buruk pada lembaga peradilan.
Dengan menjalankan fungsi memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim, Komisi Yudisial diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat
Fungsi Komisi Yudisial dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan peradilan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Komisi Yudisial melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui berbagai cara, antara lain:
- Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat
- Menyediakan informasi hukum melalui berbagai media
- Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan
- Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan
Sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat sangat penting untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Masyarakat yang memahami hukum dan peradilan akan lebih kritis dan selektif dalam menilai kinerja hakim. Hal ini dapat mendorong hakim untuk berperilaku sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka menegakkan kehormatan dan martabat hakim
Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Yudisial tidak dapat bekerja sendiri. Komisi Yudisial perlu bekerja sama dengan lembaga lain untuk menegakkan kehormatan dan martabat hakim. Lembaga-lembaga yang dapat bekerja sama dengan Komisi Yudisial antara lain:
-
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dan menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik.
-
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Kepolisian dapat membantu Komisi Yudisial dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim.
-
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kejaksaan dapat membantu Komisi Yudisial dalam melakukan penuntutan terhadap hakim yang melanggar kode etik.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi. KPK dapat membantu Komisi Yudisial dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap hakim yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Kerja sama antara Komisi Yudisial dengan lembaga-lembaga lain sangat penting untuk menegakkan kehormatan dan martabat hakim. Kerja sama ini dapat meningkatkan efektivitas Komisi Yudisial dalam melakukan tugasnya, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Menyusun dan menetapkan kode etik hakim
Fungsi Komisi Yudisial dalam menyusun dan menetapkan kode etik hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kode etik hakim merupakan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan tidak memihak.
-
Tujuan Kode Etik Hakim
Kode etik hakim bertujuan untuk:
- Menjaga martabat dan kehormatan hakim
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan
- Menjamin hakim untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak memihak
-
Isi Kode Etik Hakim
Kode etik hakim memuat ketentuan-ketentuan tentang:
- Perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya
- Perilaku hakim di luar tugasnya
- Sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik
-
Proses Penyusunan dan Penetapan Kode Etik Hakim
Kode etik hakim disusun dan ditetapkan oleh Komisi Yudisial melalui beberapa tahap, antara lain:
- Pembentukan panitia penyusun kode etik hakim
- Penyusunan rancangan kode etik hakim
- Pembahasan rancangan kode etik hakim dengan para pemangku kepentingan
- Penetapan kode etik hakim oleh Komisi Yudisial
-
Implikasi Kode Etik Hakim
Kode etik hakim memiliki implikasi penting bagi hakim, yaitu:
- Hakim wajib mematuhi kode etik hakim
- Hakim dapat dikenakan sanksi jika melanggar kode etik hakim
- Kode etik hakim dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai kinerja hakim
Dengan menjalankan fungsi menyusun dan menetapkan kode etik hakim, Komisi Yudisial diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan
Fungsi Komisi Yudisial dalam melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan dapat menghasilkan inovasi dan terobosan baru yang dapat meningkatkan kualitas lembaga peradilan.
-
Penyempurnaan Regulasi
Penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan dapat menghasilkan penyempurnaan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, penelitian tentang efektivitas sistem peradilan pidana dapat menghasilkan rekomendasi untuk perubahan undang-undang yang dapat mempercepat proses peradilan dan meningkatkan efektivitas pemidanaan.
-
Peningkatan Kapasitas Hakim
Penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan dapat menghasilkan program peningkatan kapasitas hakim yang lebih efektif. Misalnya, penelitian tentang metode pelatihan hakim dapat menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan kurikulum pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan hakim.
-
Penguatan Sistem Peradilan
Penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan dapat menghasilkan penguatan sistem peradilan secara keseluruhan. Misalnya, penelitian tentang efektivitas sistem manajemen perkara dapat menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan sistem yang lebih efisien dan transparan.
-
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat
Penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan dapat menghasilkan perlindungan hak-hak masyarakat yang lebih efektif. Misalnya, penelitian tentang akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan dapat menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan program bantuan hukum yang lebih komprehensif.
Dengan menjalankan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, Komisi Yudisial diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Pertanyaan Umum tentang Fungsi Komisi Yudisial
Apa itu Komisi Yudisial dan apa fungsinya?
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Apa saja fungsi utama Komisi Yudisial?
Fungsi utama Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat mengenai perilaku hakim.
Bagaimana cara Komisi Yudisial menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim?
Komisi Yudisial menjalankan fungsinya melalui beberapa cara, antara lain: menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat, melakukan penyaringan calon hakim agung, mengusulkan pengangkatan hakim agung, melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik, memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim, melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat, melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka menegakkan kehormatan dan martabat hakim, menyusun dan menetapkan kode etik hakim, serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan.
Bagaimana cara mengajukan pengaduan kepada Komisi Yudisial?
Pengaduan dapat diajukan secara tertulis, lisan, maupun elektronik. Pengaduan harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
Apa yang harus dilakukan jika hakim berperilaku tidak etis?
Jika mengetahui hakim yang berperilaku tidak etis, masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial akan memeriksa pengaduan tersebut dan menjatuhkan sanksi jika pengaduan terbukti benar.
Apa peran Komisi Yudisial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan?
Komisi Yudisial berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dengan memastikan hakim berperilaku sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat yakin bahwa hakim akan menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak memihak.
Tips Memahami Fungsi Komisi Yudisial
Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berikut adalah beberapa tips untuk memahami fungsi Komisi Yudisial:
Tip 1: Pahami Jenis Fungsi Komisi Yudisial
Komisi Yudisial memiliki berbagai fungsi, antara lain: menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat, menyaring calon hakim agung, mengusulkan pengangkatan hakim agung, mengawasi perilaku hakim, menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik, memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim, melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat, bekerja sama dengan lembaga lain dalam menegakkan kehormatan dan martabat hakim, menyusun dan menetapkan kode etik hakim, serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan.
Tip 2: Ketahui Proses Pengajuan Pengaduan
Masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Komisi Yudisial jika mengetahui hakim yang berperilaku tidak etis. Pengaduan dapat diajukan secara tertulis, lisan, atau elektronik, dan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung.
Tip 3: Ikuti Perkembangan Penanganan Pengaduan
Komisi Yudisial akan memeriksa pengaduan yang diajukan masyarakat dan memberikan informasi tentang perkembangan penanganan pengaduan tersebut.
Tip 4: Pahami Sanksi bagi Hakim yang Melanggar Kode Etik
Komisi Yudisial dapat memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap.
Tip 5: Dukung Peran Komisi Yudisial
Komisi Yudisial membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Masyarakat dapat mendukung Komisi Yudisial dengan memberikan informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim dan dengan berpartisipasi dalam sosialisasi dan pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.
Dengan memahami fungsi dan peran Komisi Yudisial, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Kesimpulan
Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial menjalankan berbagai fungsi, antara lain menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat, menyaring calon hakim agung, mengusulkan pengangkatan hakim agung, mengawasi perilaku hakim, menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik, memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim, melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat, bekerja sama dengan lembaga lain dalam menegakkan kehormatan dan martabat hakim, menyusun dan menetapkan kode etik hakim, serta melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan.
Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Komisi Yudisial diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Youtube Video:
