Pasal 27 adalah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul.
Pasal ini dianggap penting karena menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai hak dasar warga negara. Kebebasan ini memungkinkan warga negara untuk membentuk organisasi, kelompok, atau perkumpulan untuk mengekspresikan pendapat, memperjuangkan kepentingan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
Pasal 27 juga memiliki sejarah panjang dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, kebebasan berserikat dan berkumpul dibatasi, sehingga Pasal 27 menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan hak-hak demokratis.
Pasal 27
Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Hak ini memiliki beberapa aspek penting, antara lain:
- Kebebasan berserikat
- Kebebasan berkumpul
- Hak membentuk organisasi
- Hak menyatakan pendapat
- Hak memperjuangkan kepentingan
- Hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik
- Jaminan perlindungan hukum
- Kewajiban menghormati hak orang lain
- Kewajiban menaati peraturan perundang-undangan
Aspek-aspek tersebut saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak dasar yang penting bagi perkembangan demokrasi dan partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kebebasan Berserikat
Kebebasan berserikat adalah hak warga negara untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi atau perkumpulan berdasarkan kesamaan tujuan atau kepentingan. Hak ini dijamin dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Hak membentuk organisasi
Kebebasan berserikat mencakup hak membentuk organisasi atau perkumpulan dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.
-
Hak bergabung dengan organisasi
Warga negara juga berhak bergabung dengan organisasi atau perkumpulan yang telah ada, sepanjang sesuai dengan tujuan dan peraturan organisasi tersebut.
-
Hak menyatakan pendapat
Kebebasan berserikat juga melindungi hak warga negara untuk menyatakan pendapat dan memperjuangkan kepentingan melalui organisasi atau perkumpulan.
-
Hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik
Organisasi atau perkumpulan dapat menjadi wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, seperti melalui kegiatan advokasi, kampanye, atau pemilihan umum.
Kebebasan berserikat merupakan aspek penting dari demokrasi karena memungkinkan warga negara untuk bersatu dan menyuarakan pendapat mereka secara kolektif. Hal ini juga berkontribusi pada keberagaman dan pluralisme dalam masyarakat.
Kebebasan Berkumpul
Kebebasan berkumpul adalah hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat bersama secara damai. Hak ini dijamin dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Hak mengadakan pertemuan
Kebebasan berkumpul mencakup hak mengadakan pertemuan atau unjuk rasa dengan tujuan menyampaikan pendapat atau aspirasi.
-
Hak menyatakan pendapat
Dalam berkumpul, warga negara berhak menyatakan pendapat dan menyampaikan aspirasinya secara bebas dan terbuka.
-
Hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
Kebebasan berkumpul juga memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.
-
Hak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah
Melalui kegiatan berkumpul, warga negara dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutannya kepada pemerintah atau pihak berwenang.
Kebebasan berkumpul merupakan aspek penting dari demokrasi karena memberikan ruang bagi warga negara untuk bersuara dan mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Hak Membentuk Organisasi
Hak membentuk organisasi merupakan salah satu aspek penting dari kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini memungkinkan warga negara untuk bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
-
Asas Kebebasan dan Kesukarelaan
Dalam membentuk organisasi, warga negara memiliki kebebasan untuk memilih tujuan, struktur, dan keanggotaan sesuai dengan keinginan mereka. Organisasi juga harus dibentuk atas dasar kesukarelaan, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.
-
Tujuan yang Tidak Bertentangan dengan Hukum
Organisasi yang dibentuk harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Tujuan tersebut harus didefinisikan dalam anggaran dasar atau aturan organisasi.
-
Proses Pembentukan yang Jelas
Pembentukan organisasi harus mengikuti prosedur yang jelas, seperti pembuatan akta pendirian, pendaftaran ke instansi terkait, dan pengesahan oleh notaris.
-
Hak dan Kewajiban Anggota
Setiap anggota organisasi memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam anggaran dasar atau aturan organisasi. Hak-hak tersebut dapat mencakup hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk memberikan pendapat, dan hak untuk mengakses informasi organisasi. Sementara itu, kewajiban anggota dapat mencakup kewajiban untuk membayar iuran, mengikuti aturan organisasi, dan berkontribusi pada kegiatan organisasi.
Hak membentuk organisasi sangat penting bagi perkembangan masyarakat karena memungkinkan warga negara untuk bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dapat berperan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hak Menyatakan Pendapat
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu aspek penting dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan pikiran dan gagasannya secara bebas dan terbuka.
-
Hak untuk Mengutarakan Pendapat
Hak menyatakan pendapat mencakup hak untuk mengutarakan pendapat, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lainnya. Warga negara bebas menyampaikan pendapatnya tentang berbagai isu, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
-
Hak untuk Mendapatkan Informasi
Untuk dapat menyatakan pendapat secara tepat dan berimbang, warga negara berhak mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Hak ini mencakup akses terhadap informasi publik dan perlindungan terhadap kebebasan pers.
-
Hak untuk Mengkritik Pemerintah
Hak menyatakan pendapat juga meliputi hak untuk mengkritik pemerintah dan kebijakannya. Kritik tersebut dapat disampaikan melalui berbagai saluran, seperti media massa, demonstrasi, atau petisi.
-
Batasan Hak Menyatakan Pendapat
Meskipun hak menyatakan pendapat dijamin oleh Pasal 27, namun terdapat beberapa batasan yang diatur dalam undang-undang. Batasan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, seperti mencegah penyebaran ujaran kebencian, SARA, atau hoaks.
Hak menyatakan pendapat sangat penting bagi perkembangan demokrasi karena memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik. Melalui hak ini, warga negara dapat menyuarakan aspirasinya, mengawasi pemerintah, dan mendorong perubahan sosial.
Hak Memperjuangkan Kepentingan
Hak memperjuangkan kepentingan merupakan salah satu aspek penting dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini memungkinkan warga negara untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya, baik secara individu maupun kolektif.
Dalam konteks kebebasan berserikat dan berkumpul, hak memperjuangkan kepentingan sangat penting karena memberikan ruang bagi warga negara untuk bersatu dan menyuarakan aspirasinya. Melalui organisasi atau perkumpulan, warga negara dapat memperjuangkan kepentingan bersama, seperti peningkatan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, atau reformasi kebijakan publik.
Sebagai contoh, organisasi buruh dapat memperjuangkan hak-hak pekerja, seperti upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan perlindungan kesehatan. Organisasi masyarakat sipil dapat memperjuangkan isu-isu lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, atau konservasi hutan. Sementara itu, organisasi mahasiswa dapat memperjuangkan hak-hak mahasiswa, seperti akses pendidikan yang berkualitas dan kebebasan akademik.
Hak memperjuangkan kepentingan juga merupakan salah satu pilar demokrasi karena memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik. Melalui hak ini, warga negara dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili dalam proses pengambilan keputusan.
Hak Berpartisipasi dalam Kehidupan Sosial dan Politik
Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Hak ini merupakan bagian penting dari kebebasan berserikat dan berkumpul karena memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat aktif dalam masyarakat dan pemerintahan.
-
Partisipasi Politik
Hak berpartisipasi dalam kehidupan politik mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, dan terlibat dalam kegiatan politik lainnya. Melalui partisipasi politik, warga negara dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menentukan arah pembangunan bangsa.
-
Partisipasi Sosial
Selain partisipasi politik, warga negara juga berhak berpartisipasi dalam kehidupan sosial, seperti dengan menjadi anggota organisasi masyarakat, kelompok keagamaan, atau perkumpulan hobi. Melalui partisipasi sosial, warga negara dapat memperluas jaringan sosialnya, berkontribusi pada masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan bersama.
-
Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik juga mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme seperti musyawarah, konsultasi publik, atau referendum.
-
Tanggung Jawab Warga Negara
Sementara itu, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik juga membawa tanggung jawab bagi warga negara. Tanggung jawab tersebut antara lain menghormati hak orang lain, menaati peraturan perundang-undangan, dan menggunakan hak partisipasi untuk tujuan yang konstruktif.
Dengan demikian, hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik merupakan aspek penting dari Pasal 27 UUD 1945 yang memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat aktif dalam pembangunan bangsa dan menentukan masa depan bersama.
Jaminan Perlindungan Hukum dalam Pasal 27
Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan perlindungan hukum memegang peranan penting dalam menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Jaminan ini memberikan kepastian dan perlindungan bagi warga negara dalam menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
-
Perlindungan dari Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang
Jaminan perlindungan hukum dalam Pasal 27 melindungi warga negara dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum tidak dapat menangkap atau menahan seseorang tanpa dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
-
Hak atas Pengadilan yang Adil
Pasal 27 juga menjamin hak atas pengadilan yang adil bagi setiap warga negara. Hal ini meliputi hak untuk mendapatkan pembela hukum, hak untuk diperiksa di hadapan hakim yang, dan hak untuk mendapatkan putusan pengadilan yang adil dan tidak memihak.
-
Perlindungan dari Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat
Jaminan perlindungan hukum dalam Pasal 27 juga melarang adanya perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum tidak dapat menggunakan kekerasan atau tindakan lain yang dapat merugikan fisik atau mental seseorang.
-
Hak untuk Mengajukan Gugatan
Pasal 27 juga memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan gugatan kepada pemerintah atau pihak lain yang melanggar hak-haknya. Hak ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah dan pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.
Dengan demikian, jaminan perlindungan hukum dalam Pasal 27 merupakan elemen penting dalam menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Jaminan ini memberikan perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kewajiban Menghormati Hak Orang Lain
Dalam konteks Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban menghormati hak orang lain merupakan prinsip penting yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Kewajiban ini memiliki beberapa aspek yang saling terkait, antara lain:
-
Pengakuan Hak Orang Lain
Kewajiban menghormati hak orang lain dimulai dari pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Pengakuan ini mencakup hak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
-
Penghindaran Tindakan yang Merugikan
Dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul, setiap individu berkewajiban untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan hak orang lain. Hal ini mencakup tindakan kekerasan, intimidasi, atau penghalangan terhadap kegiatan yang sah.
-
Toleransi dan Dialog
Kewajiban menghormati hak orang lain juga menuntut sikap toleransi dan dialog. Individu harus menghormati pendapat dan pandangan yang berbeda, dan bersedia untuk berdialog secara damai untuk mencari titik temu.
-
Penegakan Hukum
Pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa hak setiap warga negara terlindungi. Hal ini termasuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap hak orang lain dalam konteks kebebasan berserikat dan berkumpul.
Kewajiban menghormati hak orang lain sangat penting untuk menjaga harmoni dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan menghormati hak orang lain, setiap individu dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kebebasan berserikat dan berkumpul, serta memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh semua warga negara.
Kewajiban Menaati Peraturan Perundang-undangan
Kewajiban menaati peraturan perundang-undangan merupakan salah satu aspek penting dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam pasal tersebut.
Kebebasan berserikat dan berkumpul tidak dapat dijalankan secara mutlak, melainkan harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta melindungi hak-hak orang lain.
Sebagai contoh, dalam menjalankan kegiatan berkumpul, seperti unjuk rasa atau demonstrasi, warga negara wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Aturan tersebut meliputi waktu, tempat, dan tata cara pelaksanaan kegiatan. Dengan menaati aturan tersebut, warga negara dapat memastikan bahwa kegiatan berkumpul berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu hak-hak pengguna jalan atau masyarakat sekitar.
Selain itu, kewajiban menaati peraturan perundang-undangan juga mencakup larangan melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum. Misalnya, dalam menjalankan kebebasan berserikat, warga negara tidak boleh membentuk organisasi yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana atau menyebarkan kebencian SARA.
Dengan demikian, kewajiban menaati peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari Pasal 27 UUD 1945. Kewajiban ini berfungsi untuk menyeimbangkan antara kebebasan berserikat dan berkumpul dengan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta perlindungan hak-hak orang lain.
Pertanyaan Umum “Pasal 27”
Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negara. Berikut adalah beberapa pertanyaan umum terkait Pasal 27:
Pertanyaan 1: Apa makna kebebasan berserikat dalam Pasal 27?
Kebebasan berserikat dalam Pasal 27 berarti warga negara berhak membentuk atau bergabung dengan organisasi atau perkumpulan berdasarkan kesamaan tujuan atau kepentingan. Organisasi tersebut dapat bergerak di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, atau keagamaan.
Pertanyaan 2: Apakah kebebasan berserikat dapat dibatasi?
Ya, kebebasan berserikat dapat dibatasi oleh undang-undang demi melindungi kepentingan umum, ketertiban, keamanan, dan hak-hak orang lain. Misalnya, pemerintah dapat membatasi pembentukan organisasi yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana atau menyebarkan kebencian SARA.
Pertanyaan 3: Apa yang dimaksud dengan kebebasan berkumpul?
Kebebasan berkumpul dalam Pasal 27 berarti warga negara berhak berkumpul dan menyatakan pendapat bersama secara damai. Hak ini meliputi kegiatan seperti demonstrasi, unjuk rasa, dan pertemuan publik.
Pertanyaan 4: Apakah kebebasan berkumpul dapat dibatasi?
Ya, kebebasan berkumpul dapat dibatasi oleh undang-undang demi melindungi kepentingan umum, ketertiban, keamanan, dan hak-hak orang lain. Misalnya, pemerintah dapat membatasi kegiatan berkumpul di tempat-tempat tertentu atau pada waktu-waktu tertentu.
Pertanyaan 5: Bagaimana peran negara dalam menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul?
Negara berperan penting dalam menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul dengan:
- Melindungi hak warga negara untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi atau perkumpulan.
- Menjamin kebebasan warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.
- Menegakkan hukum dan menindak pelanggaran terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul.
Pertanyaan 6: Mengapa kebebasan berserikat dan berkumpul penting dalam demokrasi?
Kebebasan berserikat dan berkumpul sangat penting dalam demokrasi karena memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik, menyuarakan pendapat, dan memperjuangkan kepentingan bersama.
Pasal 27 merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia, yang menjamin hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Hak-hak ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, serta berkontribusi pada pembangunan bangsa.
Untuk eksplorasi lebih lanjut, silakan merujuk ke artikel utama tentang “Pasal 27”.
Tips Terkait “Pasal 27”
Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negara. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan hak-hak tersebut, berikut adalah beberapa tips:
Tip 1: Pahami Hak dan Kewajiban Anda
Sebelum menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul, penting untuk memahami hak dan kewajiban yang melekat pada hak-hak tersebut. Hal ini termasuk mengetahui batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan menghormati hak-hak orang lain.
Tip 2: Bergabunglah dengan Organisasi yang Reputasinya Baik
Ketika memilih organisasi atau perkumpulan untuk bergabung, pastikan organisasi tersebut memiliki reputasi yang baik, memiliki tujuan yang jelas, dan dikelola secara transparan. Hal ini akan membantu Anda terhindar dari keterlibatan dalam organisasi yang berpotensi merugikan atau melanggar hukum.
Tip 3: Jaga Ketertiban dan Keamanan dalam Kegiatan Berkumpul
Setiap kegiatan berkumpul, seperti demonstrasi atau unjuk rasa, harus dilakukan dengan tertib dan aman. Hindari tindakan kekerasan, vandalisme, atau tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban masyarakat.
Tip 4: Hormati Pendapat Orang Lain
Dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul, penting untuk menghormati pendapat dan pandangan orang lain. Meski memiliki pandangan yang berbeda, selalu berupayalah untuk berdialog secara damai dan mencari titik temu.
Tip 5: Gunakan Hak Anda Secara Bertanggung Jawab
Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak yang penting, namun harus digunakan secara bertanggung jawab. Hindari menggunakan hak-hak tersebut untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain.
Dengan mengikuti tips-tips ini, warga negara dapat mengoptimalkan pemanfaatan hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 27 UUD 1945. Hak-hak ini merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, serta berkontribusi pada pembangunan bangsa.
Kesimpulan
Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negara. Kebebasan ini memberikan ruang bagi warga negara untuk bersatu, menyuarakan pendapat, dan memperjuangkan kepentingan bersama.
Dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk membentuk organisasi, berkumpul, menyatakan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Sementara itu, kewajiban yang melekat mencakup kewajiban untuk menghormati hak orang lain, menaati peraturan perundang-undangan, dan menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab.
Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Hak-hak ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik, menyuarakan aspirasi, dan memperjuangkan perubahan sosial. Dengan demikian, Pasal 27 memainkan peran krusial dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara.
Youtube Video:
