UUD Pasal 27: Pilar Keadilan dan Kesetaraan

UUD Pasal 27 adalah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal ini menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

UUD Pasal 27 sangat penting karena menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara, tanpa memandang ras, agama, suku, gender, atau status sosial. Pasal ini juga menjadi dasar bagi pengembangan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan di masyarakat.

Dalam sejarahnya, UUD Pasal 27 telah berkontribusi pada upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pasal ini menjadi landasan bagi penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

UUD Pasal 27

Sebagai dasar hukum persamaan kedudukan warga negara, UUD Pasal 27 memiliki beberapa aspek penting yang saling terkait:

• Persamaan: Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
• Keadilan: Hukum dan pemerintahan harus diterapkan secara adil bagi seluruh warga negara.
• Kesetaraan: Tidak ada diskriminasi atau perlakuan khusus berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status sosial.
• Hak: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemerintahan.
• Kewajiban: Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.
• Tanpa Kecuali: Persamaan kedudukan berlaku bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.
• Landasan Hukum: UUD Pasal 27 menjadi dasar hukum bagi peraturan dan kebijakan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara.
• Demokrasi: Persamaan kedudukan warga negara merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi.
• Persatuan Bangsa: UUD Pasal 27 berkontribusi pada penguatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Semua aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara Indonesia. UUD Pasal 27 merupakan landasan hukum yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, rukun, dan sejahtera.

Persamaan

Prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan komponen penting dari UUD Pasal 27. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum.

Prinsip persamaan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis. Ketika semua warga negara diperlakukan sama di bawah hukum, maka tidak akan ada diskriminasi atau perlakuan khusus yang dapat menghambat potensi dan kesempatan seseorang.

Sebagai contoh, prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum. Mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan pilar penting dalam UUD Pasal 27. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa dan menikmati hak-hak asasi mereka.

Keadilan

Keadilan merupakan prinsip dasar yang tidak dapat dipisahkan dari UUD Pasal 27. Pasal ini menegaskan bahwa hukum dan pemerintahan harus diterapkan secara adil bagi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang atau status sosial.

• Kesamaan di hadapan hukum: UUD Pasal 27 menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan khusus yang dapat menghambat akses terhadap keadilan.
• Proses hukum yang adil: Keadilan juga menuntut adanya proses hukum yang adil dan tidak memihak. Setiap warga negara berhak atas pengadilan yang jujur dan transparan, serta diperlakukan dengan hormat selama proses hukum berlangsung.
• Penegakan hukum yang tegas: Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk mewujudkan keadilan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga tidak ada pihak yang kebal hukum.
• Perlindungan hak asasi manusia: Keadilan juga mencakup perlindungan hak asasi manusia. Hukum dan pemerintahan harus menjamin bahwa hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak hidup, kebebasan, dan keamanan, terlindungi.

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam UUD Pasal 27 merupakan landasan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Ketika hukum dan pemerintahan diterapkan secara adil, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan salah satu aspek penting dalam UUD Pasal 27 yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial.

• Anti-Diskriminasi
  UUD Pasal 27 melarang segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status sosial. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil dan tidak boleh dikucilkan atau diberi perlakuan khusus.
• Hak yang Sama
  Prinsip kesetaraan juga menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan pendidikan. Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan hak berdasarkan latar belakang atau status sosial.
• Kesempatan yang Setara
  UUD Pasal 27 juga memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat. Tidak boleh ada hambatan atau diskriminasi yang menghalangi seseorang untuk mencapai potensi penuhnya.
• Perlindungan Hukum
  Prinsip kesetaraan juga mencakup perlindungan hukum yang sama bagi setiap warga negara. Semua orang berhak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak, serta diperlakukan dengan hormat selama proses hukum berlangsung.

Dengan demikian, prinsip kesetaraan dalam UUD Pasal 27 sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Ketika setiap warga negara diperlakukan secara setara, maka mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa dan menikmati hak-hak asasi mereka.

Hak

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemerintahan merupakan komponen penting dalam UUD Pasal 27. Pasal ini menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari hukum dan pemerintahan. Perlindungan ini mencakup:

• Hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak
• Hak untuk diperlakukan dengan hormat selama proses hukum
• Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
• Hak untuk memperoleh keadilan

Perlindungan hukum dan pemerintahan sangat penting untuk menjamin keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Ketika setiap warga negara merasa terlindungi oleh hukum, maka mereka akan lebih berani dalam menyuarakan pendapat, memperjuangkan hak-haknya, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Sebagai contoh, perlindungan hukum dan pemerintahan sangat penting bagi kelompok minoritas dan masyarakat yang terpinggirkan. Kelompok-kelompok ini seringkali menghadapi diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Namun, dengan adanya perlindungan hukum, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Dengan demikian, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemerintahan merupakan pilar penting dalam UUD Pasal 27. Hak ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak asasi mereka dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Kewajiban

Kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan merupakan komponen penting dalam UUD Pasal 27. Kewajiban ini merupakan konsekuensi logis dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Jika warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemerintahan, maka mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi hukum dan pemerintahan tersebut.

Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, kewajiban ini menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Ketika setiap warga negara mematuhi hukum, maka akan tercipta lingkungan yang aman dan tertib. Kedua, kewajiban ini memperkuat supremasi hukum. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, maka akan tercipta rasa keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Ketiga, kewajiban ini mendorong partisipasi warga negara dalam pembangunan bangsa. Ketika warga negara merasa memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada negaranya, maka mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses politik dan pembangunan ekonomi.

Dalam praktiknya, kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih pemimpin yang baik dan mengawasi kinerja pemerintah. Warga negara juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan membayar pajak, bekerja dengan jujur, dan berinvestasi di Indonesia. Selain itu, warga negara juga dapat berperan aktif dalam penegakan hukum dengan melaporkan kejahatan dan membantu pihak berwajib.

Dengan demikian, kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan merupakan komponen penting dalam UUD Pasal 27. Kewajiban ini memiliki implikasi yang luas bagi ketertiban, stabilitas, dan pembangunan bangsa. Memahami kewajiban ini dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap warga negara untuk kemajuan Indonesia.

Tanpa Kecuali

Prinsip “Tanpa Kecuali” dalam UUD Pasal 27 merupakan penegasan kuat bahwa persamaan kedudukan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau status sosial apa pun. Prinsip ini menjadi pilar penting dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat.

Prinsip “Tanpa Kecuali” memiliki beberapa implikasi penting:

• Tidak adanya diskriminasi: Prinsip ini melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status sosial. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.
• Perlakuan yang sama di bawah hukum: Prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di bawah hukum, tanpa memandang latar belakang mereka. Penegakan hukum harus adil dan tidak memihak.
• Kesempatan yang setara: Prinsip ini memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Tidak boleh ada hambatan atau perlakuan khusus yang menghalangi seseorang untuk mencapai potensi penuhnya.

Dalam praktiknya, prinsip “Tanpa Kecuali” diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Misalnya, dalam bidang pendidikan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Di bidang ketenagakerjaan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, tanpa memandang jenis kelamin atau agama mereka.

Prinsip “Tanpa Kecuali” merupakan salah satu prinsip dasar yang menopang demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Dengan menegakkan prinsip ini, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Landasan Hukum

UUD Pasal 27 merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi peraturan dan kebijakan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara. Hal ini dikarenakan UUD Pasal 27 merupakan norma hukum yang tertinggi dalam tata hukum Indonesia, sehingga segala peraturan dan kebijakan yang dibuat harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD Pasal 27.

Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini merupakan peraturan hukum yang lebih rendah dari UUD Pasal 27 dan dibuat berdasarkan amanat UUD Pasal 27 untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam memperoleh pendidikan. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ras, agama, suku, gender, atau status sosial.

Dengan demikian, keberadaan UUD Pasal 27 sebagai landasan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Peraturan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan UUD Pasal 27 akan menjamin persamaan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara, sehingga dapat tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera.

Demokrasi

Dalam sebuah sistem demokrasi, persamaan kedudukan warga negara merupakan prinsip dasar yang sangat penting. Prinsip ini tercermin dalam UUD Pasal 27 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

• Asas Kesetaraan
  Prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam demokrasi diwujudkan melalui asas kesetaraan. Asas ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang ras, agama, suku, gender, atau status sosial.
• Partisipasi Politik
  Persamaan kedudukan warga negara juga tercermin dalam hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta menyampaikan pendapat dan aspirasinya melalui berbagai saluran yang tersedia.
• Supremasi Hukum
  Sistem demokrasi yang sehat mengharuskan adanya supremasi hukum. Artinya, hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak, berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Prinsip ini sejalan dengan UUD Pasal 27 yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.
• Peran Masyarakat Sipil
  Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga persamaan kedudukan warga negara dalam demokrasi. Lembaga-lembaga masyarakat sipil dapat mengawasi jalannya pemerintahan, mengkritisi kebijakan publik, dan mengadvokasi hak-hak warga negara.

Dengan demikian, prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam demokrasi memiliki hubungan yang erat dengan UUD Pasal 27. UUD Pasal 27 menjadi landasan hukum dan konstitusional bagi penerapan prinsip-prinsip demokrasi, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan menikmati perlindungan hukum.

Persatuan Bangsa

Undang-Undang Dasar Pasal 27 (UUD Pasal 27) memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pasal ini menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa memandang latar belakang apa pun. Prinsip kesetaraan ini menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan bersatu.

• Kesetaraan dan Persatuan

  UUD Pasal 27 memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini menumbuhkan rasa memiliki dan kebersamaan di antara seluruh lapisan masyarakat. Ketika semua orang merasa diperlakukan secara adil dan setara, mereka cenderung lebih menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk kebaikan bersama.

• Keadilan dan Kepercayaan

  Penerapan UUD Pasal 27 secara konsisten menciptakan lingkungan yang adil dan dapat dipercaya bagi seluruh warga negara. Mereka yakin bahwa hukum akan melindungi hak-hak mereka dan pemerintah akan bertindak demi kepentingan mereka. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan persatuan nasional.

• Mengatasi Diskriminasi

  UUD Pasal 27 melarang segala bentuk diskriminasi, sehingga membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Ketika tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau latar belakang lainnya, masyarakat menjadi lebih bersatu dan rukun.

• Landasan Hukum

  UUD Pasal 27 merupakan landasan hukum yang kuat bagi peraturan dan kebijakan yang mempromosikan persatuan dan kesatuan. Pasal ini memberikan dasar konstitusional untuk inisiatif pemerintah dan program masyarakat sipil yang bertujuan untuk membangun bangsa yang lebih kohesif.

Dengan demikian, UUD Pasal 27 merupakan pilar penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi yang terkandung dalam pasal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua warga negara untuk hidup berdampingan secara harmonis dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa.

Tanya Jawab Umum tentang UUD Pasal 27

Berikut ini adalah tanya jawab umum mengenai UUD Pasal 27 yang memuat prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan:

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan UUD Pasal 27?

Jawaban: UUD Pasal 27 adalah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Pertanyaan 2: Apa saja prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam UUD Pasal 27?

Jawaban: Prinsip-prinsip utama dalam UUD Pasal 27 adalah persamaan, keadilan, kesetaraan, hak, kewajiban, dan tanpa kecuali.

Pertanyaan 3: Mengapa prinsip persamaan kedudukan warga negara itu penting?

Jawaban: Persamaan kedudukan warga negara penting karena menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hak-haknya.

Pertanyaan 4: Bagaimana UUD Pasal 27 menjamin keadilan bagi seluruh warga negara?

Jawaban: UUD Pasal 27 menjamin keadilan melalui penegakan hukum yang tidak memihak, proses hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pertanyaan 5: Apa saja implikasi dari prinsip “tanpa kecuali” dalam UUD Pasal 27?

Jawaban: Prinsip “tanpa kecuali” berarti bahwa persamaan kedudukan warga negara berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau status apapun.

Pertanyaan 6: Bagaimana UUD Pasal 27 berkontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia?

Jawaban: UUD Pasal 27 menjadi landasan hukum bagi peraturan dan kebijakan yang mempromosikan persatuan dan kesatuan, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran bagi seluruh warga negara.

Demikian tanya jawab umum tentang UUD Pasal 27. Penting untuk memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal ini demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan bersatu.

Tips Memahami UUD Pasal 27

Undang-Undang Dasar Pasal 27 (UUD Pasal 27) merupakan landasan hukum penting yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa tips untuk memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD Pasal 27:

Tip 1: Pahami Prinsip-Prinsip Utamanya

Pelajari dan pahami prinsip-prinsip utama dalam UUD Pasal 27, seperti persamaan, keadilan, kesetaraan, hak, kewajiban, dan tanpa kecuali. Memahami prinsip-prinsip ini akan membantu Anda mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tip 2: Baca dan Pelajari UUD Pasal 27

Bacalah secara saksama teks lengkap UUD Pasal 27. Pahami konteks dan makna yang terkandung dalam setiap frasa dan kata. Dengan membaca langsung sumber aslinya, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Tip 3: Ikuti Perkembangan Hukum dan Kebijakan

Tetap mengikuti perkembangan hukum dan kebijakan yang terkait dengan UUD Pasal 27. Peraturan dan kebijakan ini dapat memberikan panduan praktis tentang penerapan prinsip-prinsip persamaan kedudukan warga negara.

Tip 4: Berpartisipasilah dalam Kegiatan Masyarakat

Berpartisipasilah dalam kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk mempromosikan persamaan kedudukan dan keadilan. Hal ini akan memberikan Anda pengalaman langsung tentang pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip UUD Pasal 27.

Tip 5: Hormati Keragaman dan Perbedaan

Hormati keragaman dan perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. Hindari diskriminasi dan perlakukan semua orang dengan setara, sesuai dengan prinsip-prinsip UUD Pasal 27.

Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran Anda tentang UUD Pasal 27. Pengetahuan dan kesadaran ini akan menjadi bekal berharga bagi Anda untuk menjadi warga negara yang aktif dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan kedudukan dan keadilan di Indonesia.

Kesimpulan

Undang-Undang Dasar Pasal 27 merupakan landasan hukum fundamental yang menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara Indonesia di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti persamaan, keadilan, kesetaraan, hak, kewajiban, dan tanpa kecuali, menjadi pilar penting bagi terciptanya masyarakat yang adil, demokratis, dan harmonis.

Memahami dan menjunjung tinggi UUD Pasal 27 adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Dengan menghormati keragaman, menentang diskriminasi, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, kita dapat mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang tertuang dalam UUD Pasal 27. Mari kita jadikan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi Indonesia yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Youtube Video: